RANGKUMAN PERTEMUAN PERENCANAAN

PROGRAM DIKLAT APARATUR TAHUN 2011

1.   Pemaparan Materi:

·         Pelatihan Aparatur harus didasarkan atas kajian kebutuhan pelatihan aparatur kesehatan berbasis data dan informasi dan difokuskan kepada peningkatan kompetensi pejabat structural di Dinkes, RS, Puskesmas dan UPT;  serta pejabat fungsional kesehatan aparatur yang menangani program kesehatan

·         Penyelenggaraan Diklat Aparatur dilakukan melalui peningkatan kemitraan antara pemerintah pusat, pemerintah daerah serta elemen swasta dan masyarakat

·         Perlu dikembangkan diklat aparatur bidang kesehatan yang memadukan elemen materi kompetensi dengan elemen materi yang memuat unsur pembinaan dan pengembangan kepribadian dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan publik

·         Perlu dipikirkan untuk memasukkan unsur nilai-nilai kehidupan universal melalui Living Value Education ke dalam kurikulum pelatihan yang disesuaikan dengan jenis pelatihan yang dikembangkan.

·         Meningkatkan citra/image aparatur menjadi hal mutlak yang harus dilakukan. Sementara saat ini image aparatur di mata public semakin menurun.

·         Pelatihan yang dilaksanakan di daerah mengikuti aturan pusat dan benar-benar bermanfaat untuk meningkatkan kinerja.

·         Pelatihan Teknis Kepemimpinan bagi Pejabat Struktural bagi Ka. Dinkes Prop & Kabupaten  yang akan dilaksanakan pada tahun 2011 adalah :

§   15 angkatan untuk pelatihan klasikal

§  1 angkatan untuk pelatihan Rintisan open learning

·         Program Dokter Plus (Dokter dengan Kewenangan Tambahan) merupakan langkah terobosan Kementerian Kesehatan dalam rangka akselerasi pencapaian target MDGs 4/5 yakni menurunkan AKI dan AKB.

·         Sasaran program ini adalah provinsi dengan beberapa kabupaten yang masih termasuk ke dalam daerah bermasalah kesehatan (DBK) terutama daerah terpencil, perbatasan dan kepulauan (DTPK) yang belum mempunyai dokter spesialis obsgin, kesehatan anak dan anestesi serta residen senior, termasuk pula daerah tidak diminati lainnya. Pada tahap awal provinsi sasaran Dokter Plus ini adalah NTT, Maluku dan Papua.

·         Pelatihan Dokter Plus akan dilaksanakan di daerah bekerjasama dengan Kolegium Kedokteran terkait serta Dinas Kesehatan Provinsi, RS Pendidikan, RS Jejaring, Poltekkes serta Bapelkes Provinsi. Rencana pelaksanaan pelatihan adalah bulan Mei 2011.

·           Standard biaya penyelenggaraan diklat dapat disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku di instansi masing-masing.

·           Berdasarkan Peraturan Dirjen Penganggaran, dalam mekanisme pencairan dana tidak perlu melihat indikator kinerja namun indikator tersebut diperlukan sebagai acuan untuk mencapai peningkatan kinerja

·         Perlu disusun tata tertib penyelenggaraan diklat prajabatan karena beberapa bapelkes ada yang berbeda dalam pelaksanaannya.

·         Perlu kesepakatan dalam melaksanakan pelatihan haji terutama dalam jumlah jam pembelajaran yang ada di kurikulum.

2.   Kesepakatan Dalam Diskusi Kelompok

a.   Pelatihan Haji

1)    Telah teridentifikasi masalah dan hambatan yang dihadapi dalam penyelenggaraan pelatihan TKHI yang meliputi:

·         SDM

·         Keuangan

·         material/bahan

·         Metode pelatiahan

2)    Telah disepakati solusi untuk pemecahan masalah

3)    Telah disepakati jadwal pelaksanaan pelatihan

4)    Telah disepakati tim fasilitator

b.   Pelatihan Dokter Plus

Telah disepakati mekanisme dalam penyelenggaraan pelatihan Dokter Plus

·         Lokasin Pelatihan

·         Waktu pelaksanaan pelatihan

·         Rekruitmen peserta

·         Pembiayaan pelatihan

c.   Pelatihan Pra Jabatan

Rekomendasi untuk meiningkatan penyelenggaraan pelatihan Prajabatan sbb:

1)    Pusdiklat Aparatur membuat panduan penyelenggaraan untuk pelaksanaan tingkat pusat, sedangkan  pelaksanaan di bapelkes daerah mengikuti Badan Diklat 

2)    Peserta diberikan buku panduan pelaksanaan yang berisi tata tertib selama diklat

3)    Panduan harus mengakomodir isu - isu gender dan HAM

4)    Tidak membuat sipil menjadi militer

5)    Waktu kegiatan tidak lebih dari pukul 22.00

6)    Ada libur sabtu sore kembali minggu sore

d.   Standar Biaya Pelatihan

Telah disepakati untuk penyususan standar biaya yang meliputi:

1)    Komponen jenis pengeluaran yang harus dibiayai dalam penyelenggaraan pelatihan

2)    Langkah-langkah dalam penetepan standar biaya pelatihan

3)    Masalah dan hambatan dalam bidang keuangan dalam penyelenggaraan pelatihan

4)    Solusi untuk pemecahan masalah

e.    Implementasi Koordinasi Penyelenggaraan Diklat

Telah disepakati bebarapa hal dalam implementasi koordinasi penyelenggaraan diklat sbb:

1.    Mekanisme kerja sama di daerah

2.    Langkah dalam menerapkan MOU di daerah

3.    Hambatan dalam penyelenggaraan diklat

4.    Potensi di daerah yang bisa mendukung penyelenggaraan diklat

Panel 1 :

• Kebijakan Kemenkes dalam Bidang Pelatihan Aparatur (Ka Badan PPSDM Kesehatan)

• Kebijakan Diklat Aparatur Daerah  (Ka Badan Diklat Kemdagri)

Panel 2 :

• Rancangan Pelatihan bagi Pejabat Struktural Kesehatan  (Ka Pusdiklat Aparatur Kesehatan)

• Rencana Penyelenggaraan Pelatihan Dokter Plus  (Ka Bidang Diklat Teknis dan Fungsional, Pusdiklat Aparatur)

Panel 3 :

• Rencana Penyelenggaraan Pelatihan TKHI  (Ka Sub Bid Diklat Teknis)

• Rencana penyelenggaraan Pelatihan Prajabatan dan Diklat Manajemen  (Ka Bid Diklat Kepemimpinan dan Manajemen)

Panel 4 :

• Kebijakan Pelatihan Aparatur (Deputi Bidang Pembinaan Diklat Aparatur, LAN)

• Kebijakan Pelatihan Bagi Pejabat Fungsional di Bidang Kesehatan (Kementerian PAN dan Reformasi Birokrasi)

Panel 5 :

• Mekanisme Pertanggungjawaban Keuangan (1) (2)  (KPKN Jawa Barat)

• Standar Biaya Pelatihan (DJA, Kemenkeu)

Panel 6 :

• Diskusi Kelompok 1 :  Pelatihan TKHI

• Diskusi Kelompok 2 :  Pelatihan Dokter Plus

• Diskusi Kelompok 3 :  Pelatihan Prajabatan

• Diskusi Kelompok 4 :  Standar Biaya Pelatihan

• Diskusi Kelompok 5 :  Implementasi Koordinasi Penyelenggaraan Diklat Kesehatan antara Badan Diklat Daerah dan Bapelkesda