I. PENDAHULUAN

Penerapan manajemen mutu tingkat kab/kota pada dasarnya merupakan suatu pendekatan untuk meningkatkan mutu pelayanan kesehatan di wilayah kab/kota dengan cara memaksimalkan daya saing melalui penyempurnaan yang terus menerus atas produk, jasa, manusia, proses, lingkungan dan organisasi.

Upaya tersebut dilaksanakan dengan cara memperhatikan 10 karakteristik TQM dengan prinsip utama, yaitu : dilaksanakan proses pemecahan masalah dalam organisasi dengan melibatkan seluruh karyawan dalam proses perbaikan mutu secara terus menerus atau berkesinambungan.

Pelaksanaan jaminan mutu di unit kesehatan kab/kota mempunyai peran ganda yang sama pentingnya. Disatu sisi berperan dalam upaya perbaikan mutu layanan yang diberikan oleh setiap unit kerja di kab/kota, sementara disisi lain berperan dalam membina dan meningkatkan kelangsungan jaminan mutu PDCA.

Peran tersebut semakin nyata dan penting mengingat adanya UU No. 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan UU No. 25 tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah, maka upaya peningkatan SDM Kesehatan menjadi tanggung jawab daerah.

Untuk dapat menerapkan jaminan mutu pelayanan kesehatan yang mantap ditingkat kab/kota, maka pelembagaan program pelatihan yang mantap merupakan salah satu kriteria yang harus dipenuhi. Hal tersebut mendorong dilaksanakannya berbagai upaya untuk memperkuat tim jaminan mutu di kab/kota, yang sekaligus mampu berperan dalam melakukan supervisi yang efektif, fasilitasi dan coaching, baik untuk lingkungan unit kerja kab/kota maupun puskesmas.

Salah satu upaya dalam mewujudkan tim diklat yang tangguh ditingkat kab/kota, maka perlu adanya pelatihan QA manajemen kab/kota.

1. II. PERAN DAN FUNGSI

Setelah mengikuti pelatihan ini, peserta akan mempunyai peran dan fungsi sebagai berikut :

A. Peran

Setelah mengikuti pelatihan ini peserta diharapkan mampu berperan sebagai Tim Jaminan Mutu di Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota.

B. Fungsi

1. Menggalang komitmen pelaksanaan jaminan mutu di kabupaten/kota.

2. Menyusun perencanaan mutu dinas kesehatan kabupaten/kota.

3. Menerapkan QA / jaminan mutu yang terintegrasi dalam sistem manajemen kabupaten/kota.

4. Melaksanakan pembinaan dan pembimbingan pelaksanaan jaminan mutu di wilayah kerjanya.

III. KEMAMPUAN YANG DIHARAPKAN

Kemampuan yang dibutuhkan oleh Tim Jaminan Mutu di Manajemen Kab/kota antara lain mampu memecahkan masalah mutu di Manajemen Kab/kota. Kemampuan supervisor Kab/kota antara lain :

1. Mewujudkan perubahan dalam organisasi untuk terlaksananya manajemen mutu kab/kota

2. Menggerakkan sumber daya yang ada untuk terwujudnya perencanaan mutu

3. Memanfaatkan sumber daya yang dimiliki untuk terwujudnya perencanaan mutu kab/kota

4. Menerapkan langkah, metode dan teknologi QA, terintegrasi dalam sistem manajemen kab/kota

5. Melakukan supervisi dan dukungan terhadap pelaksanaan jaminan mutu

6. Melakukan coaching dalam memberdayakan Puskesmas dalam pemecahan masalah dengan pendekatan tim

7. Memfasilitasi penggalangan dan pembinaan tim jaminan mutu serta penumbuhan dan pengembangan budaya mutu di manajemen kab/kota

2. IV. TUJUAN PELATIHAN

A. Tujuan Umum

Setelah mengikuti pelatihan peserta diharapkan dapat memahami cara menerapkan QA dalam manajemen Dinas Kesehatan Kab/kota.

1. B. Tujuan Khusus

Setelah mengikuti pelatihan diharapkan peserta mampu :

1. Menjelaskan manajemen perubahan

2. Menjelaskan konsep manajemen mutu

3. Menerapkan kepemimpinan transformasional

4. Menerapkan perencanaan mutu

5. Melaksanakan partnership

6. Melaksanakan negosiasi

7. Menerapkan manajemen konflik

8. Menggunakan analitical skill

9. Melaksanakan audit mutu

10. Menerapkan integrasi QA dalam sistem

V. PESERTA DAN PELATIH

A. Peserta

Pimpinan dan seluruh staf Dinas Kesehatan Kabupaten/kota.

B. Pelatih

Pelatih pada pelatihan jaminan mutu di manajemen kab/kota adalah :

1. Telah mengikuti pelatihan untuk pelatih atau Training Of Trainers (TOT) jaminan mutu di manajemen Kab/kota.

2. Menguasai substansi

3. Menguasai metode pelatihan

4. Dapat bekerja sama secara tim (tim teaching)

VI. MATERI DAN STRUKTUR PROGRAM

Struktur program pelatihan adalah sebagai berikut :

STRUKTUR PROGRAM

NO	MATERI	WAKTU
		T	P	PL	JML
A.	MATERI DASAR
	1. Undang-undang N0. 22/ 1999	2	-	-	2

B.	MATERI INTI
	1. Manajemen Perubahan	2	2	-	4
	2. Kepemimpinan Transformatif	2	4	-	6
	3. Konsep Jaminan Mutu	2	2	-	4
	4. Perencanaan Mutu	4	8	-	12
	5 Kemitraan	2	-	-	2
	6. Pengembangan Tim	1	2	-	3
	7. Negosiasi	2	2	-	4
	8. Manajemen Konflik	1	2	-	3
	9. Pemecahan Masalah dalam QA	2	6	-	8
	10. Audit Mutu	2	2	-	4
	11. Integrasi QA dalam Sistem Manajemen	2	3	-	5

C.	MATERI PENUNJANG
	1. Dinamika Kelompok	-	3	-	3

	TOTAL	24	36	-	60

VII. ALUR / PROSES

DK dan MATERI INTI

kontrak 1. Manajemen Perubahan

belajar 2. Kepemimpinan Transformatif

3. Konsep Jaminan Mutu

4. Perencanaan Mutu

5. Kemitraan

6. Pengembangan Tim

7. Negosiasi

MATERI 8. Manajemen Konflik

DASAR 9. Pemecahan Masalah dlm QA Tim Jaminan Mutu

UU No.22 10. Audit Mutu Kabupaten/kota

/1999 11. Integrasi QA dalam sistem

Manajemen

VIII. GBPP (terlampir)

Garis-garis Besar Program Pembelajaran ini disusun materi demi materi berdasar-kan Struktur Program yang terdapat dalam butir VI.

IX. EVALUASI

Evaluasi dilaksanakan untuk mengukur keberhasilan proses penyelenggaraan pelatihan dan hasil yang telah dicapai oleh peserta, dengan :

A. Pretest dan posttest

B. Dihasilkannya komitmen melaksanakan QA kab/kota

C. Dihasilkannya rencana peningkatan mutu

D. Diterapkannya QA dalam manajemen kab/kota